News

Selasa, 8 Januari 2019 - 14:58 WIB

6 bulan yang lalu

logo

Kontras Sebut Isu HAM di Debat Capres-Cawapres Hanya Retorika, Dahnil: Era Jokowi Lebih Parah

HALOBOGOR.id–Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai isu HAM dalam debat capres-cawapres sesi I hanya retorika. Materi tersebut tidak menjamin agenda soal penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

“Masuknya isu HAM dalam debat capres cawapres tidak menjamin sepenuhnya agenda HAM akan jadi agenda prioritas kedua pasangan yang berkontestasi,” ungkap Koordinator Kontras Yati Andriani, seperti dikutip halobogor.id.

Ia juga menilai, materi HAM dalam debat capres-cawapres hanya sebagai formalitas dan peramai debat. Tidak menyangkut hal-hal substantif.

“Masuknya agenda HAM masih sebatas formalitas untuk meramaikan gelaran debat capres semata ya. Mengingat sejauh ini dari kedua kubu yang berkontetasi, tidak memiliki rekam jejak pemenuhan HAM yang signifikan dan substansif. Terutama untuk agenda HAM pada ranah perlindungan, pemenuhan hak sipil dan politik,” lanjut Yati.

Yati menilai, Jokowi tidak memenuhi janji untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu. Fakta ini ditambah dengan kondisi berbagai subsektor HAM yang masih mengecewakan. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlindungan kelompok rentan, hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

Berbeda dengan Prabowo, secara hukum dan moril, ia justru dipertanyakan dalam hal penegakkan HAM karena diduga kuat terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu seperti enculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

“Jadi hal-hal tadi menunjukkan bahwa agenda HAM kerap hanya dijadikan formalitas dan komoditas Pilpres saja,” ujar Yati.

Baca Juga: Terkait Kontainer Surat Suara, Andi Arief Ancam Geruduk dan Laporkan Orang yang Tuduh Sebar Hoaks

Sementara itu, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pelanggaran HAM di era Jokowi lebih parah dibanding tuduhan yang dilayangkan kepada Prabowo. Hal ini merujuk pada kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

“Bukan hanya pelanggaran HAM terhadap masyarakat biasa, bahkan yang terjadi di era Pak Jokowi itu adalah pelanggaran HAM terhadap aparatur hukum. Ini menurut saya lebih tragis,” kata Dahnil di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat, Kamis (3/1/2019) lalu.

Selain kasus Novel, Dahnil juga menyinggung soal pembangunan pabrik semen yang dilawan para petani Kendeng. Ia juga menambahkan soal konflik lahan dengab pengembang yang dialami petani karawang.

Menurutnya, hal-hal tadi dapat menjawab pelanggaran HAM masa lalu yang dituduhkan kepada Prabowo.

“Beliau tidak pernah diadili, sudah menyatakan tidak terlibat apa pun, dan jangan lupa beliau adalah pimpinan militer pada saat itu, militer ada pada posisi komando. Dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga tidak pernah menyediakan pengadilan,” kata Dahnil.

Seperti diketahui, Prabowo dituduh melakukan pelanggaran HAM berupa penculikan aktivis dan penghilangan paksa pada masa pemerintahan Prabowo. Penculikan itu dilakukan Tim Mawar Kopassus dimana Prabowo saat itu menjabat sebagai danjen Kopassus.

(rif/halobogor)

pasang iklan halobogor

Baca Lainnya
x