Kota Bogor

Kamis, 19 Desember 2019 - 10:48 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Bima Arya klarifikasi pembagian sembako.

Bima Arya klarifikasi pembagian sembako.

APBD 2020 Kota Bogor: Anggaran Ngopi DPRD Kota Bogor Tembus Rp130 juta

HALOBOGOR.id — Anggaran belanja persediaan bahan pokok Sekretariat DPRD Kota Bogor, Jawa Barat seperti kopi menembus angka yang fantastis. Untuk anggaran nopi para dewan terhormat tembus Rp130 juta dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 Kota Bogor.

“Belanja bahan persediaan makanan pokok di Sekretariat DPRD Kota Bogor berjumlah Rp424,625 juta. Kopi Rp130 juta,” sebagaimana tertera dalam RAPBD tahun 2020 di kanal transparansi website kotabogor.go.id, Kamis.

Pada anggaran belanja bahan persediaan makanan pokok tersebut, tertera pula biaya pembelian kopi kemasan campuran (mix sachet) senilai Rp18 juta, kemudian gula Rp34,4 juta, gula kemasan Rp16,5 juta dan gula rendah kalori Rp1,425 juta.

 

 

View this post on Instagram

 

Anggaran belanja kopi DPRD Kota Bogor tahun 2020 menyentuh angka Rp130 juta. Ternyata yang terhormat doyan ngopi. Komentarnya Lur? #bogor #kotabogor #kabupatenbogor #dprd #dprdkotabogor #apbd #dpr #bimaarya #bogorpisan #infobogor #bogorcity #visitbogor #explorebogor #halobogor

A post shared by halobogor.id (@halobogor.id) on

Biaya belanja bahan persediaan makanan pokok Sekretariat DPRD Kota Bogor ini lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya belanja bahan persediaan makanan pokok yang dianggarkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.

Dalam buku RAPBD 2020, Bagian Umum Setda Kota Bogor menganggarkan belanja kopi senilai Rp9,140 juta. Begitu pula item sejenis lainnya, yaitu kopi kemasan campur Rp7,245 juta dan gula Rp8,505 juta.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut sengaja mengunggah RAPBD 2020 demi transparansi pengelolaan anggaran, agar masyarakat bisa melihat rincian apa yang dianggarkan oleh Pemkot Bogor pada 2020.

“Anggaran 2020 bisa diakses tidak hanya oleh seluruh warga Kota Bogor, tetapi siapa pun yang ingin mengetahui, uang rakyat harus kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia menilai, apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan saran terkait penggunaan uang sekitar Rp2,5 triliun dalam RAPBD Tahun 2020 Kota Bogor, bisa melaporkannya melalui aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (Si Badra) atau media sosial (medsos) Pemerintah Kota Bogor maupun media sosial pribadinya.

(ris/antara/halobogor)

pasang iklan halobogor

Baca Lainnya
x